keuangan negara

Just another WordPress.com weblog

LAPORAN HASIL RISET: “ MEKANISME PELAKSANAAN ANGGARAN PADA PEMDA KABUPATEN POLMAS ” TA 2001

Latar belakang

APBD merupakan rencana kegiatan pemerintah daerah yang akan dilakukan dalam satu tahun anggaran. Mengingat bahwa tidak terdapat kegiatan pemerintah daerah yang tidak tercantum dalam APBD, maka sistim pengelolaan APBD yang baik ,  dalam perencanaan (penggunaan prediksi) maupun dalam tahap pelaksanaan anggaran  akan  menjamin kelancaran pembiayaan atas kegiatan-kegiatan pemerintah daerah.

Pengelolaan keuangan daerah secara konsep, tidak jauh berbeda dengan pengelolaan keuangan pada tingkat negara. Dengan perbandingan praktek pengelolaan keuangan pada tingkat negara dalam hal penerapan ketentuan pokok dan penggunaan prinsip-prinsip keuangan, penerapan model ini akan tetap relevan dalam pengelolaan keuangan di tingkat daerah. Dari  pola dan prinsip pengelolaan keuangan yang berlaku universal tadi, layaknya pemberlakuan prinsip-prinsip  pengelolaan keuangan  akan menjamin mekanisme pengelolaan keuangan yang ideal dan tertib administrasi bagi daerah.

Pada kenyataannya sistem pengelolaan keuangan daerah sampai saat ini masih menggunakan beberapa acuan peraturan pemerintah pusat yang sudah cukup lama diterapkan.  Sistem yang seragam digunakan di semua pemerintah daerah diseluruh indonesia. Dalam operasional teknisnya ternyata, sistem ini didukung pula oleh beberapa perangkat lunak yang diharuskan oleh pemerintah pusat untuk digunakan didaerah. Namun pelaksanaan dilapangan tidak se-ideal aturan yang disusun oleh pemerintah pusat. Terdapat beberapa daerah sudah tidak lagi menerapkan  beberapa ketentuan tersebut dan tidak menggunakan aplikasi software yang diseragamkan, hal tersebut lebih disebabkan  karena perkembangan sistem pemerintahan dan kemajuan teknologi yang pesat serta  adanya ketidakpraktisan dari penggunaan beberapa ketentuan dan aplikasi software utnuk diterapkan di daerah.

Apa yang terjadi didaerah adalah penting untuk dicermati, dimana proses pemerintahan harus tetap berjalan, disisi lain ketentuan dan prasarana yang mendukung, sudah tidak lagi membantu secara optimal mekanisme pengelolaan keuangan daerah khususnya.

Sampai dengan tahun tahun terakhir sebelum otonomi diterapkan.  Pemerintah pusat belum banyak menerbitkan peraturan pengelolaan keuangan daerah beserta aplikasi software pendukungnya sebagai pembaharuan dan penyempurnaan sistem yang lama. Sehingga pemerintah daerah dimasa itu melaksanakan aplikasi lama yang ada, meskipun terasa kurang efisien dan terasa membebani, aplikasi tersebut  akhirnya digunakan dengan sedikit modifikasi dalam pelaksanaannya.

Diera otonomi sekarang ini cukup disayangkan, jika  pemerintah daerah yang telah diberi kewenangan untuk mengelola daerahnya sendiri (termasuk dalam penggunaan peraturan daerah dan aplikasi pendukung sistem) ternyata masih juga terdapat pemerintah daerah yang menerapkan pola lama dan aplikasi software lama untuk digunakan dalam pengelolaan keuangannya.

Namun tidak pula dipungkiri  terdapat pula beberapa daerah yang sudah berkehendak untuk tidak menerapkan pola lama dan aplikasi sistem pendukungnya dalam pengelolaan keuangan,  baik dengan  modifikasi maupun sama sekali menanggalkan pola lama dan menggunakan aplikasi pendukung yang baru.

Dari kenyataan dilapangan seperti diatas, pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di beberapa pemda dapat diklasifikasikan dalam tiga pola  yaitu,  tetap menggunakan sistem pengelolaan keuangan yang konvensional ala sentralisasi; menggunakan kewenangan otonomi  dalam menentukan pola sistem yang baru untuk  dipakai;  maupun opsi ketiga; an opsi ketiga menjalankan modifikasi sistem dan aplikasi pendukung sistem yang ditentukan pemerintah pusat sebelum era otonomi.

Dalam penerapan dari tiga pilihan pola diatas satu hal yang tetap harus dicermati  bahwa suatu sistem, baik yang terpolakan dimasa sentralisasi maupun pola modifikasi,  masing-masing  harus didasarkan pada suatu pola pengendalian, pengawasan/controle, dan fungsi pengeloalaan keuangan yang dapat menjamin terlaksananya administrasi pengelolaan keuangan daerah dengan tertib dan terkendali yang nanti pada akhirnya secara makro pemerintahan didaerah,  pengelolaan keuangan daerah yang baik, dalam hal ini APBD, dapat menjamin terlaksanannya continuitas pembiayaan atas operasional kegiatan dan fungsi-fungsi pemerintahan dalam pembangunan daerah.

Pada akhirnya dalam pengelolaan keuangan di daerah, menuntut adanya sistem pengelolaan keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang mempunyai sistem pembagian kewenangan yang menjamin adanya suatu sistem controle.  Disamping itu pula  dalam teknis pelaksanaannya, diharapkan mekanisme yang telah terbangun dengan baik akan turut ditunjang oleh suatu aplikasi pengelolaan keuangan yang dapat menjamin pengurusan keuangan dengan cermat, cepat, informatif dan dapat diandalkan.

Tujuan penelitian

Penelitian yang akan dilakukan di Kab polmas, bertujuan untuk mengetahui pola pengelolaan keuangan  dan aplikasi pendukung sistem,  yang diterapkan sampai saat ini   di kab polmas dan tingkat optimalisasi penggunaan aplikasi pendukung sistem dalam penyediaan informasi keuangan dan pengolahan data penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah.

Dan juga untuk mengetahui penerapan fungsi-fungsi pengelolaan keuangan di beberapa titik pemegang kuasa pengelolaan keuangan di kab. Polmas.

Pelaksanaan penelitian

Penelitian akan dilakukan pada bagian keuangan, dispenda dan instansi yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Diprioritaskan pada sistem pelaksanaan anggaran baik sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran. Terasa penting pula untuk dilakukan penelitian dalam proses penyusunan APBD  dan hal lain yang saling terkait seperti mekanisme penyusunan pertanggungjawaban keuangan daerah, sebagai bagian dari suatu siklus anggaran daerah.

Hipotesis

Salah satu hipotesis adalah, tersebarnya beberapa fungsi kepengurusan anggaran: terutama dalam administrative beheer di Bagian keuangan  sebagai kuasa  ordonateur yang mana didalamnya terdapat  seksi perbendaharaan dan seksi verifikasi.

Untuk  pemegang kuasa comptabel yaitu Kas daerah dalam sistem pengelolaan keuangan daerah  di analogkan sebagai pemegang kuasa comptabel beheer yang mendapat pendelegasian wewenang dari bupati.

Jikapun fungsi-fungsi pengelolaan keuangan dari sisi administrative beheer maupun comptabel beheer telah terbagi secara struktur organisatoris, belum dapat dipastikan apakah pelaksanaan fungsi-fungsinya  telah diterapkan secara optimal sebagai suatu kesatuan sistem .

Untuk aplikasi software; last update time atas software yang dinilai cukup lama, dengan membandingkan pada pesatnya perkembangan teknologi  processing  data,  sangat dimungkinkan  teknologi pengolahan data yang ada tidak dapat mengikuti tingkat kebutuhan  institusi pengguna sebagai  subsistem pengelola keuangan daerah, dalam mengelola data keuangan daerah yang kemudian nantinya akan disajikan dalam bentuk laporan  yang informatif  baik kepada institusi pengguna maupun untuk  memenuhi kebutuhan data pendukung bagi para pengambil kebijakan.

Materi  utama  penelitian

Terdapat beberapa pertanyaan dalam penelitian;

  1. Bagaimanakah alur dokumen dalam realisasi penerimaan dan pembukuan pengeluaran
  2. Bagaimana proses penyusunan anggaran, penyusunan duk-dup
  3. Proses penyusunan laporan pertanggungjawaban apbd
  4. Tata cara pengelolaan kas bendahara pemda (comptabel) dengan sistem uudp
  5. Tata cara pengelolaan pada bendahara dinas terkait dengan sistem uudp
  6. Pengurusan apa yang terdapat pada dinas pendapatan daerah
  7. Bagaimana hubungan data/informasi diantara subag pembukuan dan dispenda, terkait dengan penerimaan asli daerah dan non-PAD
  8. Siapakah pemegang urusan bank persepsi dalam mekanisme penerimaan daerah
  9. Sejauh mana kuasa comptabel untuk mengatur cashflow APBD

10.  Apakah terjadi iddlecash dari dana APBD dan  dimana pembekuan itu terjadi

11.  Siapakah pengguna informasi pengelolaan penerimaan kas daerah dan realisasi sisi pengeluaran

12.  Seberapa cepat kemampuan  sistem aplikasi yang sekarang ada dalam menyajikan laporan-laporan  yang dibutuhkan

13.  Dapatkah disajikan dengan sangat cepat dan setiap saat, informasi keadaan kas (cash basis) baik sisi penerimaan maupun pengeluaran, disaat para pengambil keputusan membutuhkan data pendukung sebagai dasar pengambilan kebijakan yang strategis dalam pemerintahan

Proses penelitian dan beberapa pointer

Tgl 4 okt 2001

Bagian Keuangan

#  Tidak terdapat pendapatan yg tidak tercover  oleh dispenda ; sulitnya balanced budget dalam pelaksanaan  APBD :  PAD yg masih belum dapat direalisasi masuk ke kas daerah dengan segera sedangkan disatu sisi untuk pembiayaan penyelengaraan pemerintahan didaerah butuh adanya likuiditas anggaraan yang baik.

Dispenda

# Dispenda melakukan pembukuan dua jenis kelompok penerimaan daerah

  1. Penerimaan bendahara khusus dispenda, yang menerima setoran cash bendahara   khusus penerima yg ada di instansi lain.
  2. Penerimaan yang diperoleh dari dana bagi hasil/instansi lain

# Menghasilkan hipotesa: bahwa program  mapatda kurang  optimal untuk mengelola data penerimaan daerah. Mapatda hanya digunakan untuk mengelola data penerimaan yang melalui bendahara khusus penerimaan dispenda (PAD), sedangkan untuk penerimaan non-PAD menggunakan metode pembukuan manual. Hal ini menyebabkan  output laporan yang dihasilkan oleh program mapatda tidak dapat langsung digunakan dispenda sebagai laporan umum dispenda ke bagian keuangan dan pengguna informasi lainnya. Kendala yang mungkin dihadapi ialah jika pihak manajemen membutuhkan informasi yang current dan akurat, program mapatda kurang dapat mengatasi kebutuhan manajemen Pemerintah daerah.

Diharapkan suatu program aplikasi yang akan mengolah data penerimaan daerah  secara integral atas keseluruhan jenis penerimaan baik PAD maupun non PAD, sehingga output laporan yang dihasilkan  komputer dengan aplikasi ini akan cukup representatif sebagai laporan dinas pendapatan daerah dengan lebih efisien.

Kekurangan lain yang nampak pada program mapatda lainnya adalah, untuk bentuk laporan yang dihasilkan masih kurang informatif untuk dapat  menampilkan informasi  wajib pajak dengan jenis-jenis pajak dan retribusi yang  mereka setor. Mapatda menghasilkan laporan dalam format per jenis wajib pajak beserta jenis wajib pajaknya

informasi yang lebih akurat terkait dengan wajib pajak dan objek pajaknya diharapkan akan dapat dijadikan referensi untuk menganalisa tingkat pendapatan asli daerah khususnya dan jumlah pendapatan non-PAD pada sisi lainnya.

# Dari pendataan yang dilakukan tidak terdapat penerimaan daerah yang masuk dalam kas daerah yang tidak melalui dispenda, sehingga untuk data penerimaan  yang disajikan dispenda, cukup akurat untuk digunakan pihak pengguna informasi.

# Ketentuan berlaku adalah bendahara khusus penerima harus melakukan penyetoran ke kas daerah setiap hari.
# Terdapat kendala dalam hal penggelolaan PBB, yang rata-rata selisih kas dan bukti debet dari pembagian porsi pemda,  sehingga terjadi iddle cash ( selisih accrual dan cash basis ) selama 2 minggu.
# Penggunaan dana swakelola, di kab.polmas hanya pada RSU, berdasarkan ketentuan menkes sebesar 25%, dana pendapatan dapat langsung digunakan, kemudian sisanya sebesar 75% tidak disetor, saat posisi pendapatan masih 75%. setelah RSU mendapat dana APBD, maka dana 25 % akan diisi kembali oleh RSU, lalu dana pendapatan akan disetor 100% ke kas daerah.(sistem pinjaman sementara).
Bagian Keuangan

# Tatacara penerbitan SPMU: setelah APBD ditetapkan masing-masing instansi menyusun DIPDA dan DIKDA. atas DIPDA dan DIKDA, bagian anggaran kemudian akan menerbitkan SKO. atas dasar SKO yang diterbitkan, bendahara mengajukan SPP.

Oleh bag.verifikasi SPP ini diperiksa lalu dicap/fiat ‘ telah diverifikasi ‘ untuk kemudian dilanjutkan ke seksi perbendaharaan

Setelah ditandatangani SPMU dikirim ke kas daerah. setelah kas daerah mendebet, bukti pendebetan berupa  SPMU asli yang dikirim kembali kebagian keuangan (subbag pembukuan) , untuk dibukukan di seksi pembukuan.

Diseksi pembukuanlah anggaran pengeluaran tersebut dibukukan. metode pembukuan yang dilakukan adalah cash basis, jadi uang yang benar-benar telah dikredit dari APBD. Terdapat perbedaan pembukuan antara seksi verifikasi dg seksi pembukuan : bahwa verifikasi membukukan pengeluaran SPMU berdasarkan jumlah SPMU yang diterbitkan, berdasarkan kenyataan dilapangan tidak semua SPMU yang terbit terbayar penuh, terkait dengan faktor likuiditas Kas daerah. sehingga tidak menutup kemungkinan SPMU senilai 1 juta hanya dibayar oleh kas sebesar 500 ribu. sehingga terdapat perbedaan pembukuan seksi verifikasi dan seksi pembukuan.

# Di seksi pembukuan terdapat form yang  memuat kolom ‘ realisasi SPMU ‘ dan kolom realisasi pertanggungjawaban’. realisasi SPMU merupakan jumlah SPMU yang diajukan oleh bendahara ke bagkeu, realisasi pertanggungjawaban merupakan jumlah yang dibayarkan oleh kas.

# Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dana APBD adalah kemampuan fihak perbankan dalam hal pencairan SPMU yang cukup besar, sedangkan kemampuan bank terbatas  hanya pada jumlah likuiditas dalam batas pengelolaannya sebagai  bank setingkat cabang.

#  Daftar selisih rek koran dan pembukuan verifikasi dan bagian pembukuan belum dibuat untuk akhir bulan.
#  Permasalahan disaat tutup TA, dimana terdapat  pendapatan  yang belum disetor ke kas, dilain pihak terdapat dana yang masih belum dipertanggungjawabkan bendahara, sehingga menghambat dalam penyusunan LPJ, hal ini akan terkait dengan basis pembukuan di seksi mana yang akan dijadikan acuan bagkeu ? seksi verifikasi atau seksi pembukuan ?
# Laporan dispenda akan dikirimkan ke bagkeu sebagai pengelola kas secara umum. (priodiknya ?)  sehingga bagian keuangan dapat crosschek laporan tersebut dengan saldo rek koran penerimaan daerah.(?)

# Pengartian ayat maupun pasal dalam pelaksanaan dilapangan hampir sama.

#  Penyusunan anggaran yang belum menggunakan aplikasi penyusunan RAPBD/APBD, mekanisme yang digunakan adalah sistem manual dimana DUK/DUP dibuat dimasing-masing dinas dengan menggunakan teknik komputer manual yang tidak seragam antar instansi yang ada. disaat pembahasan pada tingkat berikutnya jika dokumen hasil pembahasan mengalami perubahan, maka perbaikan akan dikembalikan kepada instansi bersangkutan kembali, hal ini merupakan pemborosan waktu dalam siklus penyusunan anggaran yang kurang efisien.  pada program aplikasi yang dapat digunakan didaerah, penyusunan DUPDA-DUKDA akan menggunakan  satu program yang seragam, sehingga saat pembahasan akan dilakukan perubahan,  perubahan cukup dilakukan di bagian keuangan.

Begitu pula halnya dalam program aplikasi APBD setelah APBD ditetapkan maka program aplikasi dapat secara langsung menghasilkan  DIPDA-DUKDA dinas-dinas yang ada.
# Klasifikasi /pengkodean anggaran(dalam APBD)

1.2          bagian pendapatan asli daerah   ……..Bagian

1.2.1       pos pajak daerah                               Pos

004 pajak hotel dan restoran                    Ayat

# Bagain keu dan dispenda akan selalu melakukan rekonsiliasi jika terdapat kesalahan pembebanan pasal.

Contoh : Penerimaan untuk pembangunan desa, seharusnya merupakan pos penerimaan bagi hasil PBB. karena laporan telah masuk dari dispenda ke bagkeu, maka dilakukan koreksi pembukuan.
# Terdapat seksi verifikasi yang  memverivikasi spp rutin dan pembangunan.

seksi perbendaharaan memverifikasi gaji dan pencetakan SPMU

pembukuan : membukukan realisasi spmu (setelah SPMU dari kas daerah)

di SPMU akan dinyatakan pembebanan rekening kas daerah, misalnya : rek PAD

# Terdapat iddle cash dg metode UUDP sebab SPMU terkadang/umumnya diajukan sejumlah  sama dengan SKO yang diterbitkan sedangkan SPJ bendahara hanya diajukan dalam priode satu bulanan.

Tgl 5 oct 2001

Bagian keuangan

#  Seksi pembukuan akan membuat laporan ben-5 (realisasi SPMU) dan ben-9 (realisasi pertanggungjawaban bdh). ben-5 dibuat setelah seksi pembukuan menerima SPMU tanda lunas dari Kas.

Sehingga idealnya ben5 – ben9 = sisa dana yang masih harus dipertanggungjawabkan oleh bdh.
# Kenyataan yang terjadi dilapangan adalah sampai dg bulan maret tahun anggaran berikutnya bendahara  masih akan mempertanggungjawabkan sisa dana yang masih ada untuk TA yang lalu  yabg akan dicatat sebagai kredit realisasi sisa anggaran lebih TA yang lalu.

Namun seksi pembukuan telah dapat memprediksi berapa sisa dana UUDP yang masih belum dipertanggungjawabkan oleh bdh, untuk data prediksi SAL TA berjalan, sebab SPJ yang belum masuk hanya terkait pada satu SKO(satu triwulan) atau bahkan terkait pada satu SPMU yang lebih kecil daripada jumlah SKO terakhir.

# Sisa UUDP ini yang akan memberikan konstribusi pada realisasi SAL utk TA yg baru.

# Seksi pembukuan juga akan menyusun laporan realisasi penerimaan/pengeluaran yang melalui KAS. ben-16 untuk pengeluaran dan ben-15 untuk pendapatan, yang akan dikirim pertriwulan ke DPRD.

Khusus untuk realisasi penerimaan subag pembukuan akan menggunakan dok ben-17 (surat tanda setoran) dan utk ben 16 data yg digunakan adalah SPMU yg telah dicairkan oleh Kas.

# Pendefinisian lain adalah, anggaran kas; merupakan dok yg berisi prediksi target pn maupun pg dalam tiap triwulan dalam satu TA. namun utk di Kab.polmas tidak disusun.

# Pendefinisian yang juga pernah ada ialah UKP, urusan kas dan perhitungan ; antaralain mencakup perhitungan antar pajak yang dipotong oleh daerah dalam daftar gaji untuk/sebagai porsi penerimaan pemerintah pusat.

# UKP saat ini tidak digunakan lagi, sebab pemda akan langsung memotong sejumlah pajak porsi pusat (sehingga dananya secara riel tedapat di kas daerah , karena langsung dipotong oleh kas)  dan muncul pos pengeluaran yang terhitung baru sebagai pengeluaran kas daerah untuk disetor ke kas negara.

# Tingkat kemampuan bagian keuangan dalam penyajian lapoaran/informasi keuangan:

pembuatan lapoaran realisasi rutin s. d per-pos paling cepat 1 minggu

pembuatan lapoaran realisasi rutin s. d per-pasal paling cepat 1 bulan

pembuatan lapoaran realisasi gaji  s. d  per-pos paling cepat 1 minggu

Kas Daerah

# Kas daerah dapat dianalogkan hanya sebagai Cashier pemda, sebab tidak diberikan wewenang untuk menolak/meverifikasi kembali SPMU yang diterbitkan subbag perbendaharaan. berdasarkan hasil penelitian hampir tidak pernah ada SPMU yang ditolak untuk dicairkan oleh pihak Kas. Kas pemda dalam hal ini tidak memiliki kewenangan Comptabel.

# Kuasa comptabel tetap pada bupati, hanya saja dalam pelaksanaannya kewenangan ini secara struktur didelegasikan tanpa diikuti oleh kewenangan yg melekat pada kas sebagai penerima kewenangan.
# Setiap akhir jam kerja, kas akan menutup rek. dan laporan keadaan kas (rek koran, rekap rek koran/B-9  dan lampiranya) disediakan untuk kabag keu, namun jika kabag keu tidak meminta maka laporan ini tidak dikirim.*

Jenis laporan ini selain saldo rek yang direkap untuk kemudahan membaca saldo tiap rek, terlampir pula rek koran untuk tiap-tiap rek yg ada.

Kas daerah juga membukukan sampai dengan per jenis pasal.

hampir dapat dipastikan saldo pada subag pembukuan sama dg saldo pada kas daerah.

# Secara umum rek kas daerah di BPD hanya ada 2 jenis, yaitu

  1. Rek kas pemda (21.100) rek ini terdiri atas beberapa no. rek contoh: rek koran dana bagi hasil : rek koran untuk PAD. rek koran PBB dll. ( saat ini ada kurang lebih 11 rek )
  2. Rek kas masing-masing unit/dinas

# Jasa giro tetap akan diberikan oleh pihak BPD kepada pemda, dg perhitungan 4% dari saldo terendah dalam satu bulan.
# Penerbitan  SPMU yang belum menggunakan sistem pengamanan atas form SPMU dan hanya menggunakan satu lembaran asli SPMU  serta  tidak menggunakan lembar pengantar SPMU.

#  Penggunaan beberapa jenis rek pada kas daerah didasarkan pada kenyataan bahwa terdapat beberapa jenis pengeluaran yg dibiayai dari sumber penerimaan tertentu dari pemda.
#  BPD merupakan bank operasional sekaligus merupakan satu-satunya bank persepsi pemda.

Tanggal  6 oct 2001

# Aparat terkait dan aplikasi keuangan daerah  menginginkan perubahan mekanisme pembayaran dari UUDP untuk menjadi UYHD.

# Penyederhanaan sistem UUDP akan terkait dg Iddle Cash dana daerah mengingat budget TA berjalan likuiditasnya harus tetap berlanjut.

# Pelaporan yang segera harus diaplikasikan program computerized.

berdasarkan penelitian bahwa laporan harian yg sifatnya insidentil untuk kebutuhan manajemen dapat disiapkan paling cepat untuk laporan data s.d perpos:  1 minggu.

untuk laporan s.d perpasal baik rutin, gaji pembangunan dapat disiapkan paling cepat:   1 bulan.

#  Penerapan sistem pengelolaan keuangan, dalam hal optimalisasi fungsi ordonateur-comptabel. dimana controle fungsi comptabel masih terasa kurang penerapannya . proses pengeluaran APBD  masih menerapkan single manajer dalam penetapan pembebanan maupun dalam hal fungsi perintah membayar. ( pendelegasian wewenang comtabel dari bupati)

# Proses penyusunan anggaran dg sistem aplikasi komputer, sehingga ada efisiensi waktu dan kecermatan nominal serta keseragaman format dan standar hitungan.*  agar diperhatikan mekanisme penyusunan anggaran di tingkat keuangan negara.

# Dibuat tulisan ilmiah berkaitan dg fungsi controle legislatif,  sebagai commite LM-PA pada pemerintah kab polmas

Bappeda

# Bappeda dalam pengelolaan pembangunan di wilayah kerjanya hanya berkaitan dg program, rencana pembangunan dan feasibility proyek (pembangunan) bertindak sebagai  koordinator kegiatan perencanaan pembangunan. sedangkan rutin merupakan tugas bagkeu.

Begitu pula halnya dalam hal penggunaan sisa dana anggaran untuk revisi anggaran, bappeda hanya berbicara dalam lingkup program bukan dalam area keuangan.

namun dalam perencanaan pembangunan untuk penyusunan APBD maupun revisi APBD, BAPPEDA akan melakukan koordinasi posisi keuangan daerah yang akan membiayai program-program pembangunan tersebut nantinya.

Kesimpulan   dan saran

Beberapa kesimpulan dan saran sementara ;

#  Atas penelitian yang dilakukan, kuasa administrative beheer terdapat ditangan bag keuangan dan dinas-dinas yang ada. khusus kuasa ordonateur bag keuangan menggunakannya dengan menandatangani SPMU.

Hanya masih perlu dikaji ulang atas struktur subbagian yang ada di bagian keuangan untuk memepertegas pemegang fungsi pengujian atas rechmagtheid, wet maghtheid, dan doelmaghtheid  dan penegasan fungsi dan tugas subbag perbendaharaan.

Pengkajian diatas tidak didasarkan atas struktur organisasi namun akan ditinjau dari sisi pembagian fungsi administrative dari  ordonateur yang dipegang bagian keuangan.

# Pemegang kuasa comptabel yang semula dihepotesis berada ditangan Kas, ternyata kas hanya berfungsi sebagai Cashier, hal ini tidak mengarahkan  kepada suatu kesimpulan bahwa kewenangan comptabel didelegasikan kepada kas.

# Program aplikasi komputer sangat dibutuhkan dalam mendukung sistem pengelolaan keuangan daerah (APBD), beberapa program aplikasi yang segera harus diupdate atau disarankan untuk digunakan, antara lain di dinas pendapatan daerah, bagian keuangan dan penggunaan software  dalam mekanisme penyusunan anggaran daerah.

Dalam  penggunaan aplikasi software hal penting yang harus diperhatikan adalah, software yang nantinya digunakan harus tetap mengacu pada prinsip-prinsip dalam sistem pengelolaan keuangan, yang menekankan pada kejelasan pembagian kewenangan, adanya sistem controle dan sisi kepraktisan penggunaan.

# Agar segera dilakukan studi banding oleh pihak pemda atas penggunaan mekanisme UUDP dibandingkan mekanisme UYHD.
Kesimpulan partial lainnya;

# Keterkaitan dispenda dan bag keu untuk manajemen kas internal pengelolaan APBD terkait pada upaya dan prediksi penerimaan kas daerah yang dikuasai oleh bagkeu.

# Analog yg hampir mendekati ; dispenda merupakan ditjen pajak kab polmas , sedangkan bagkeu tetap pemegang kuasa ordonateur dan comptabel.

# Perlu dilakukan suatu presentasi pengelolaan APBN dan pengelolaan APBD di kab.polmas untuk dapat dilakukan procedure combine antara kedua mekanisme pengelolaan ini, baik disisi penerimaan (seperti pengawasan rek.koran, pengawasan penyetoran, penyusunan daftar selisih, pengawasa rek.koran bank) maupun disisi pengeluaran ( alur dokumen pengeluaran , pengawasan saldo, pagu dana triwulan, sitem UYHD)  dan juga sitem pelaporan lainnya seperti PNBP, dan management controle system dalam pelaksanaan anggaran(penguji, penandatangan SPM, perintah pemindahan dana antar rekening)

# Pengujian keabsahan SPMU oleh kas, SPMU belum menggunakan atribut security yang standart, hanya mengandalkan spesimen kabag keuangan, dan jenis warna  form SPMU.

# Resiko minimum dapat diatasi selama ini dengan mengandalkan tingkat pengenalan dan rutinitas pemegang atas hak pencairan SPMU (bendahara).

# Pencairan SPMU pemda tidak dikenakan biaya kliring, karena Pemda maupun Pempus tidak dapat dikenakan biaya, pembebanan apapun.

# Jasa giro 4 % merupakan kesepakatan BPD dengan Pemerintah daerah.

Makassar 6 Oktober 2001, Tim Riset:

Syakran Rudy             (Ketua)

Achmad RM Taba      (Anggota)

Muldiyanto                 (Anggota)

October 16, 2009 - Posted by | keuangan negara

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: