PEMBUKTIAN UNSUR KERUGIAN NEGARA DAN PERHITUNGANNYA

“Saling ketidaksepakatan para pakar dalam masalah lingkup keuangan negara, disamping menunjukkan bukti betapa luasnya dimensi keuangan negara, juga beragamnya aspek pendekatan keuangan negara sebagai suatu cabang keilmuan..”

SISTEM PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

“Sejalan  reformasi penyelengaraan pemerintahaan  maka sistem pemeriksaan  keuangan negara perlu dilakukan reformasi, perlu dirumuskan lebih jelas sesuai UUD 1945 yang mencakup terutama landasan hukum atau peraturan perundang-undangan, pengawasan DPA, kelembagaan pemeriksaan ekstern dan pemeriksaan intern pemerintah, hubungan kerja antara DPR, DPRD dan BPK, hubungan kerja antara BPK dan pemeriksa intern pemerintah (pusat dan daerah).”

ORGANISASI PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

“Kelembagaan yg umum dibuat oleh daerah untuk melaksanakan otonominya adalah Dinas dan Badan daerah. Permasalahan yg muncul adalah sejauhmana daerah telah melakukan optimalisasi dalam pembentukan kelembagaannya. Selama ini gejala proliferasi kelembagaan sangat phenomenal pada Pemda di Indonesia. Pemekaraan kelembagaan tersebut dalam realitas lebih untuk mengakomodasikan birokrasi dibandingkan untuk benar-benar mengakomodasikan kepentingan publik.”