keuangan negara

Just another WordPress.com weblog

Penyampaian cash disbursement satker: langkah berikut DJPBN untuk menjadi The Real Treasurer

“Manajemen Kas saat ini merupakan sesuatu yang penting untuk dilakukan, hal tersebut telah menjadi tuntutan yang harus dilaksanakan oleh Ditjen Perbendaharaan. Sebagai Unit di Departemen Keuangan yang sehari-harinya melaksanakan tugas Bendahara Umum Negara” Continue reading

October 21, 2009 Posted by | keuangan negara | Leave a comment

Anggaran : suatu kesepakatan legislatif-eksekutif.

“Kesepakatan yang mengandung pemberian persetujuan terhadap rencana kegiatan yang diajukan oleh lembaga eksekutif, sekaligus merupakan persetujuan pemberian otorisasi pengeluaran dan pencarian sumber pendanaan untuk membiayai kegiatan tersebut” Continue reading

October 20, 2009 Posted by | keuangan daerah, keuangan negara | Leave a comment

UANG PAKSA DAN TATA CARA PEMBAYARANNYA

PENDAHULUAN

Haruskah Pejabat Tata Usaha Negara diwajibkan membayar uang paksa, ketika tidak melaksanakan keputusan Pengadilan TUN ? Kendati kewajiban untuk itu telah dituangkan dalam UU No.9/ 2004, yang merupakan revisi UU No.5/ 1986 Tentang PTUN Continue reading

October 19, 2009 Posted by | keuangan negara | Leave a comment

PEMBUKTIAN UNSUR KERUGIAN NEGARA DAN PERHITUNGANNYA

Saling ketidaksepakatan para pakar dalam masalah lingkup keuangan negara, disamping menunjukkan bukti betapa luasnya dimensi keuangan negara, juga beragamnya aspek pendekatan keuangan negara sebagai suatu cabang keilmuan..” Continue reading

October 18, 2009 Posted by | keuangan negara | Leave a comment

SISTEM PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

“Sejalan  reformasi penyelengaraan pemerintahaan  maka sistem pemeriksaan  keuangan negara perlu dilakukan reformasi, perlu dirumuskan lebih jelas sesuai UUD 1945 yang mencakup terutama landasan hukum atau peraturan perundang-undangan, pengawasan DPA, kelembagaan pemeriksaan ekstern dan pemeriksaan intern pemerintah, hubungan kerja antara DPR, DPRD dan BPK, hubungan kerja antara BPK dan pemeriksa intern pemerintah (pusat dan daerah).” Continue reading

October 18, 2009 Posted by | keuangan daerah, keuangan negara | Leave a comment

ORGANISASI PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

“Kelembagaan yg umum dibuat oleh daerah untuk melaksanakan otonominya adalah Dinas dan Badan daerah. Permasalahan yg muncul adalah sejauhmana daerah telah melakukan optimalisasi dalam pembentukan kelembagaannya. Selama ini gejala proliferasi kelembagaan sangat phenomenal pada Pemda di Indonesia. Pemekaraan kelembagaan tersebut dalam realitas lebih untuk mengakomodasikan birokrasi dibandingkan untuk benar-benar mengakomodasikan kepentingan publik.” Continue reading

October 18, 2009 Posted by | keuangan daerah | Leave a comment

SUATU TINJAUAN YURIDIS : KERUGIAN NEGARA vs KERUGIAN PERSERO

permasalahan yang muncul adalah: apakah kekayaan negara yang telah dipisahkan kedalam suatu perseroan tetap merupakan kekayaan negara? Apakah aset BUMN Persero dapat dikatakan sebagai kekayaan negara? Apakah kerugian persero adalah kerugian negara?” Continue reading

October 16, 2009 Posted by | keuangan negara | Leave a comment

LAPORAN HASIL RISET: “ MEKANISME PELAKSANAAN ANGGARAN PADA PEMDA KABUPATEN POLMAS ” TA 2001

Latar belakang

APBD merupakan rencana kegiatan pemerintah daerah yang akan dilakukan dalam satu tahun anggaran. Mengingat bahwa tidak terdapat kegiatan pemerintah daerah yang tidak tercantum dalam APBD, maka sistim pengelolaan APBD yang baik ,  dalam perencanaan (penggunaan prediksi) maupun dalam tahap pelaksanaan anggaran  akan  menjamin kelancaran pembiayaan atas kegiatan-kegiatan pemerintah daerah. Continue reading

October 16, 2009 Posted by | keuangan negara | Leave a comment

TATA URUT PERUNDANG-UNDANGAN DAN PROBLEMA PERATURAN DAERAH

PENGANTAR

Salah satu tuntutan aspirasi yang berkembang dalam era reformasi sekarang ini adalah reformasi hukum menuju terwujudnya supremasi sistem hukum di bawah sistem konstitusi yang berfungsi sebagai acuan dasar yang efektif dalam proses penyelenggaraan negara dan kehidupan nasional sehari-hari. Continue reading

October 15, 2009 Posted by | tata negara | Leave a comment

REVISI APBD : SOLUSI TERBAIK UNTUK REALISASI PEMBAYARAN GAJI PNS

Secara makro, policy pemerintah pusat menaikkan gaji PNS di mata para pegawai seluruh Indonesia, merupakan kebijakan yang populer, dan jika ada permasalahan dalam teknik pembayarannya, mereka umumnya tidak akan mempersoalkan tentang hal tersebut. Yang menjadi parameter adalah: diterimanya sejumlah uang yang diakibatkan dengan adanya policy tersebut. Continue reading

October 14, 2009 Posted by | keuangan daerah | Leave a comment