keuangan negara

Just another WordPress.com weblog

berita media:Kontrol penggunaan DAU berada di daerah bukan pada pemerintah pusat

“selayaknya komitmen pemerintah pusat untuk memberlakukan otonomi daerah dibarengi pula oleh kesadaran lembaga-lembaga yang ada, baik di pusat maupun dearah untuk menyadari tugas dan kewengannya masing-masing. ”

Tanggapan yang diberikan Lembaga Manajemen STIE Patria Artha Makassar soal penyalahgunaan DAU yang dilansir sebesar  40 % yang terjadi di banyak daerah belakangan ini sedikit berbeda dengan beberapa pendapat lainnya. Menurut Bastian Lubis, SE. MM  kita melihat permasalahan terindikasinya penyalahgunaan DAU dari dua sisi. Pertama, tentang keterlibatan pusat dalam kontrol penggunaan DAU. Kita semua harus kembali pada suatu  konsepsi pikir tentang otonomi, yang pada intinya adalah memberikan kewenangan kepada daerah termasuk didalammya pengelolaan keuangannya. Permasalahan akan muncul disaat otonomi itu sendiri dalam pelaksanaanya dikaitkan dengan kontrol pusat kepada daerah, layaknya dimasa sentralisasi dulu. Dalam hal penggunaan DAU yang merupakan block grant akan berbeda  dengan DAK misalnya, yang menggunakan konsep spesifik grant.

Dengan block grant berarti DAU penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai prioritas daerah yang secara idealnya diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat daerah. Memang telah dipahami oleh pemerintah pusat sebelumnnya bahwa dengan kebijakan block grant berimplikasi  terhadap terbatasnya kontrol pusat terhadap daerah dan pada ekonomi makro umumnya. Hal semacam ini dapat diterima oleh pusat sebab di era otonomi telah diadakan beberapa peraturan perundang-undangan untuk mengkerangkai otonomi daerah sebagai suatu sistem yang mempunyai subsistem kontrol sendiri agar tetap pada track yang benar.

Pemerintah daerah merupakan suatu pemerintahan yang mempunyai organ-organ layaknya pemerintah pusat. Terdapat legislatif yang akan mengontrol eksekutifnya dan terdapat pula  lembaga pengawas internal dan eksternal pemerintah. Pemisahan dari APBN, dalam artian sebagai suatu kesatuan utuh tersendiri manakala APBD telah disahkan DPRD. Maka kontrol dan pengawasan serta peruntukan dana daerah (APBD)  sepenuhnya berada pada kewenangan lembaga-lembaga yang ada di daerah. Jelasnya yang akan memberikan otorisasi dan pengawasan pelaksanaan APBD adalah DPRD dan pengawas Internal dan eksternal daerah, bukan DPR dan badan pengawas pemerintah pusat. Kalupun terdapat penyimpangan penggunaan DAU maka yang berwenang melansirnya adalah DPRD yang akan dipertanyakan kepada pemegang mandat yaitu kepala daerah. Hal ini akan menggambarkan pelaksanaan kewenangan kelembagaan yang jelas di daerah dan pusat.

Kedua, mekanisme yang terkait pada isu penyalahgunaan DAU. Pemerintah pusat dalam hal penggunaan DAU hanya sebatas memberikan rambu-rambu seperti misalnya prioritas adalah pada belanja pegawai. Namun kewenangan penuh untuk menentukan penggunaan DAU terdapat pada mekanisme pembahasan RAPBD menjadi APBD. DPRD dalam hal ini sebagai wakil rakyat akan mempertanyakan program-program pemerintah daerah dalam satu tahun kedepan yang diwujudkan dalam pendanaan kegiatan dalam bentuk angka-angka.

Dengan demikian nyata bahwa kontrol pertama ada pada legislatif daerah. Posisi DPRD lebih kuat dari eksekutif dalam penetapan APBD, sebab jika legislatif tidak menyetujui usulan eksekutif maka yang digunakan adalah budget tahun anggaran lalu, hal ini cukup menggambarkan betapa kuatnya posisi dewan. Berarti jika penggunaan DAU telah sesuai dengan program/rencana yang dituangkan dalam APBD maka secara  wetmatigheid penggunaan budget tersebut benar.

Setelah pemberian otorisasi dari legislatif maka dalam pelaksanaannya pemerintah agar tidak melakukan penyelewengan, seperti yang dilansir belakangan ini,  dengan PP 20/ 2001 tentang pengawasan daerah telah ada lembaga pengawas eksternal  pemerintah daerah. Sekali lagi bahwa dalam sistem pemerintahan daerah telah terdapat  lembaga-lembaga yang secara sistem dibentuk untuk melakukan kontrol terhadap pemerintah daerah.

Dari dua hal diatas selayaknya komitmen pemerintah pusat untuk memberlakukan otonomi daerah dibarengi pula oleh kesadaran lembaga-lembaga yang ada baik di pusat maupun dearah untuk menyadari tugas dan kewenagnannya masing-masing. Kesadaran legislatif di daerah untuk semaksimal mungkin menggunakan kewenangan otorisasi atas budget daerah, pelaksanaan kontrol oleh pengawas internal dan eksternal pemerintah daerah dalam pelaksanaannya serta kesadaran  pemerintah pusat atas pemberian kewenangan yang telah diberikannya kepada daerah agar tidak latah  terlampau jauh mencampurinya kembali

Saya kira data tentang penyalahgunaan DAU tersebut (40 %) masih harus dicari keakuratanya. Mungkin terjadi di suatu daerah otonomi tertentu tetapi tidak dapat digeneralisir untuk seluruh daerah otonomi. Kekalutan yang nampak pada pemerintah pusat adalah dengan mengarahkan rencana kebijakan pada pelaksanaan audit pemerintah daerah dalam hal penggunaan DAU. Jika hal ini benar dilaksanakan, bukan hanya sekedar wacana yang salah, maka berarti kita telah melangkah surut kebelakang dalam memahami konsep otonomi daerah dan mengartikan kewenangan lembaga-lembaga yang telah dibentuk dengan peraturan perundang-undangan yang kita sepakati.

harian fajar, makassar 15  nopember 2001

October 14, 2009 - Posted by | keuangan daerah

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: