keuangan negara

Just another WordPress.com weblog

SISTEM PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

“Sejalan  reformasi penyelengaraan pemerintahaan  maka sistem pemeriksaan  keuangan negara perlu dilakukan reformasi, perlu dirumuskan lebih jelas sesuai UUD 1945 yang mencakup terutama landasan hukum atau peraturan perundang-undangan, pengawasan DPA, kelembagaan pemeriksaan ekstern dan pemeriksaan intern pemerintah, hubungan kerja antara DPR, DPRD dan BPK, hubungan kerja antara BPK dan pemeriksa intern pemerintah (pusat dan daerah).”

Sistem pemerintahan negara menurut UUD 1945 menganut pembagian kekeuasaan diantara kekeuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan dan saling mengawasi (check and balance) diantara kekuasaan tersebut.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pemegang kedaulatan rakyat dan Lembaga Tertinggi Negara berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara yang dilaksanakan oleh Lembaga Tinggi Negara. Pelaksanaan pengawasan sehari-hari terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara oleh Presiden dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang ditegaskan bahwa DPR wajib senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden, termasuk tindakan di bidang keuangan negara.

Pengawasan DPR terhadap pemerintah di bidang keuangan negara mendapat dukungan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang berdasarkan konstitusi ditegaskan bahwa hasil hasil pemeriksaan BPK atas tangung jawab Pemerintah tentang keuangan negara dibeitahukan kepada DPR.

Penyelengaraan pemerintahan negara selama orde baru telah dilaksanakan mengarah dan menciptakan pemusatan kekuasaan pada Presiden serta tidak tercipta keseimbangan kekuasaan diantara kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif. Lembaga-lembaga tinggi negara tidak mampu melaksanakan pengawasan dengan proporsional dan efektif terhadap peyelenggaraan pemerintahan negara oleh Presiden termasuk pengawasan di bidang keuangan negara. Selain itu Pemerintah cenderung lebih mengembangkan pengawasan  intern dan membatasi pelaksanaan kewenangan BPK sebagai pemeriksa ekstern Pemerintah.

Kondisi tersebut diatas menyebabkan pemeriksaan keuangan negara menjadi tumpang tindih, tidak efisien dan tidak efektif yang berakibat tidak mampu mengatasi dan mencegah kolusi, korupsi dan nepotisme.

Dilandasi semangat demokratisasi serta didukung oleh perubahan dan perkembangan lingkungan strategis secara internasional, regional, dan nasional melalui globalisasi serta tuntutan penyelengaraan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan dan taat pada hukum, transparansi, partisipasi dan akuntabilitas (god governance) serta penyelengaraan pemerintahan negara yang bersih clean governance) maka dilakukan reformasi multidimensional dalam penyelenggaraan pemerintahan negara termasuk pemeriksaan keuangan negara baik dipusat maupun didaerah yang dilandasi dengan penetapan berbagai ketetapan MPR serta dilaksanakan dengan perubahan dan pembentukan berbagai Undang-undang.

Ketetapam MPR nomor X/MPR/1998 berketetapan menegakkan kedaulatan rakyat dengan memberdayakan  peranan pengawasan oleh lembaga negara, lembaga politik dan kemasyarakatan serta melaksanakan pembagian yang tegas wewenang kekuasaan anatara eksekutif, legislatif dan yudikatif. Hal tersebut dipertegas dengan ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 yang berketetapan untuk memfungsikan secara proporsioanal dan benar lembaga tertinggi negara, lembaga kepresidenan dan lembaga tinggi negara lainnay sehingga peyelenggaraan negara berlangsung sesuai dengan UUD 1945.

Sebagai pelaksanaan ketetepan MPR Nomor XV/MPR/1998 telah ditetapkan Undang-undang  Nomor 22 Tahun 1999 sebagai landasar perubahan sistem pemerintahan daerah termasuk pemeriksaan  keuangan negara di daerah.

Sejalan  reformasi penyelengaraan pemerintahaan  maka sistem pemeriksaan  keuangan negara perlu dilakukan reformasi, perlu dirumuskan lebih jelas sesuai UUD 1945 yang mencakup terutama landasan hukum atau peraturan perundang-undangan, pengawasan DPA, kelembagaan pemeriksaan ekstern dan pemeriksaan intern pemerintah, hubungan kerja antara DPR, DPRD dan BPK, hubungan kerja antara BPK dan pemeriksa intern pemerintah (pusat dan daerah).

Pemeriksa Intern dan Ekstern Pemerintah

Pemeriksaan keuangan negara secara universal dilakukan oleh pemeriksa intern dan ekstern pemerintah., yang mana pemeriksaan oleh keduanya dilakukan berdasarkan suatu standar pemeriksaan yang ditetapkan.

Terdapat perbedan antara pemeriksa intern dan ekstern pemerintah ntara lain pemeriksa intern merupakan bagian dari organisasi pemerintah, melaporkan hasil pemeriksaannya kepada pimpinan pemerintah (tertinggi) di pusat maupuan di daerah, dan tidak melakukan pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara. Pemeriksa ekstern beradea di luar organisasi pemerintah, lingkup pekerjaan pemeriksa ekstern tidak tergantung pada pemerintah dan pemeriksaannya mencakup juga pertanggungjawaban keuangan negara oleh pemerintah serta hasilnya dapat digunakan sebagai dasar publik(DPR, DPRD, dan masyarakat ) dalam pengambilan keputusan.

Sebagai konsekuensi dari perbedaan tersebut diatas, kedudukan dan peran pemeriksa ekstern tidak dapat digantikan oleh pemeriksa intern. Konsepsi universal mengenai pemeriksa ekstern pemerintah terdapat dalam Delkarasi Lima (Peru)  yang dihasilkan oleh konggres INTOSAI tahun 1977 antara lain mengemukakan bahwa, “independensi lembaga pemeriksa tinggi yang dijamin oleh konstitusi dan UU juga mencakup derajat prakarsa (inisiatif) dan otonomi yang sangat tinggi, bahkan juga dalam hal bertindak sebagai organ parlemen dan melakukan pemeriksan atas perintah parlemen”.

October 18, 2009 - Posted by | keuangan daerah, keuangan negara

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: