keuangan negara

Just another WordPress.com weblog

UANG PAKSA DAN TATA CARA PEMBAYARANNYA

PENDAHULUAN

Haruskah Pejabat Tata Usaha Negara diwajibkan membayar uang paksa, ketika tidak melaksanakan keputusan Pengadilan TUN ? Kendati kewajiban untuk itu telah dituangkan dalam UU No.9/ 2004, yang merupakan revisi UU No.5/ 1986 Tentang PTUN, pelaksanaannya tidak mudah untuk diwujudkan. Tampaknya, hambatan yang ada, sementara ini, cenderung dituduhkan karena belum adanya peraturan pemerintah yang mengatur pelaksanaan UU No.9/2004, yang antara lain mengatur tentang uang paksa tersebut. Namun demikian, tidak kunjung lahirnya peraturan pemerintah itu sendiri mestinya layak dipertanyakan.

Bila berbagai pendapat yang muncul di masayarakat layak dipertimbangkan, kegamangan beberapa pihak di pemerintahan untuk menerbitkan peraturan pemerintah terkait dengan undang-undang dimaksud, kemungkinan disebabkan adanya beberapa aspek dalam undang-undang itu sendiri yang tampaknya masih memerlukan kejelasan. Hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam batang tubuh UU No. 9/2004, misalnya, bahwa pertanyaan terkait dengan siapa yang menjadi subyek, peran dari subyek, maupun tanggungjawab subyek, tidak mudah untuk diberikan jawaban yang tidak menimbulkan perdebatan. Belum lagi pertanyaan yang lebih mendasar, yang melatarbelakangi gagasan lahirnya lembaga uang paksa, yaitu tentang mengapa keputusan pengadilan TUN tidak dilaksanakan oleh si subyek yang mengambil keputusan yang kemudian menjadi obyek gugatan.

SUBYEK PENGAMBIL KEPUTUSAN

Dari pasal 1 angka 3 UU No. 5/1984 dapat diperoleh kesimpulan bahwa subyek yang melakukan pengambilan keputusan dalam Tata Usaha Negara terdiri dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Dalam terminologi hukum subyek dimaksud dikenal dengan nama badan hukum dan pribadi, atau personne morale dan personne physique.

Kendati pada akhirnya dapat disepakati, masih banyak diantara ahli hukum yang tidak sependapat bahwa badan hukum merupakan subyek hukum yang cakap melakukan tindakan hukum, kecuali dilakukan oleh para pejabat yang mendukungnya. Namun demikian, patut diakui bahwa akibat dari tindakan hukum yang notabene dilakukan oleh para pengelolanya ditanggung oleh badan hukum dimaksud. Dalam pemikiran legistik, hal ini dimungkinkan karena suatu institusi dipersonifikasikan, dan hal itu didukung oleh adanya status hukum institusi dimaksud.

Hal yang demikian tidak analog dengan institusi pemerintahan, terlebih bila dikaitkan dengan konteks Ekonomi dan Keuangan Negara terkait dengan peran negara sebagai otoritas. Dalam konsep sosio ekonomi, peran negara dibedakan sebagai otoritas (authority) dan sebagai individu. Dalam perannya sebagai otoritas, negara diwujudkan dengan adanya kementrian-kementrian yang pada prinsipnya bertugas menjamin kesejahteraan masyarakat dengan mengutamakan kepentingan publik. Sedangkan, dalam perannya sebagai individu, negara diwujudkan dalam bentuk institusi setara swasta yang bergerak di sector perekonomian, seperti BUMN.

Dalam kedudukannya sebagai otoritas, berbagai bagian/ unit organisasi dari kementrian negara tidak dapat dipandang cakap melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu, dalam berbagai hal, tindakan hukum yang dilakukan selalu dilakukan oleh pejabatnya untuk dan atas nama institusi. Hal ini disebabkan insitusi pemerintahan tidak dapat dipersonifikasikan, karena tidak memiliki status hukum seperti layaknya badan hukum privat. Kecuali dalam hal tertentu, dan ini dilakukan pada tingkat lembaga yang paling tinggi, misalnya kementrian.

KENAPA KEPUTUSAN PENGADILAN TUN TIDAK DILAKSANAKAN ?

Mengutip penelitian seorang Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Medan, sebagaimana dilansir oleh Koran Kompas terbitan tanggal 13 Januari 2006, dalam periode 1991-2003 hanya 28,59 % dari seluruh putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan nilai eksekusi yang dilaksanakan oleh pejabat yang tergugat.

Rendahnya pelaksanaan keputusan dimaksud seharusnya tidak serta merta dipersepsikan sebagai ketidakpatuhan para Pejabat Tata Usaha Negara. Menurut kenyataan, hal ini seringkali diakibatkan oleh perbedaan pertimbangan hukum (le bien fonde) yang digunakan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menjatuhkan keputusan dengan pertimbangan hukum dalam pengambilan keputusan di tingkat administrasi.

Contoh kasus yang sering terjadi, misalnya dalam masalah sengketa di bidang kepegawaian. Berdasarkan PP 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri, seorang Pejabat Tata Usaha Negara dapat menjatuhkan hukuman disiplin kepada pegawai bawahannya mulai dari tingkat yang paling ringan hingga yang paling berat, yaitu dalam bentuk pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, karena pelanggaran disiplin.

Seringkali keputusan pemberhentian baik dengan hormat maupun tidak dengan hormat yang ditetapkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, karena tidak masuk kantor dalam suatu kurun waktu tertentu, dipatahkan oleh keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Kendati, pengambilan keputusan di tingkat administrasi telah mengikuti prosedur yang ditetapkan dan didasarkan pada bukti-bukti yang kuat yang mendukung pengambilan keputusan dimaksud.

Kasus lain di bidang kepegawaian yang tidak kalah menonjol antara lain adalah terkait dengan prinsip non akumulasi hukuman. Hal ini terutama terkait dengan masalah penyalahgunaan/ penggelapan keuangan negara. Menurut hukum administrasi keuangan negara, dipulihkannya kembali kerugian negara sebagai akibat terjadinya financial fraude oleh seorang pegawai negeri tidak menutup kemungkinan dijatuhkannya hukuman administrasi — hingga pemecatan tidak dengan hormat—- kepada pegawai yang bersangkutan. Namun, seringkali dijumpai bahwa keputusan dimaksud menjadi batal pada saat dilakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara oleh pegawai yang bersangkutan.

Dalam contoh kasus sebagaimana dikemukakan di atas, tidak dilaksanakannya keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara tentunya tidak dapat dikategorikan sebagai ketidakpatuhan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan, akan tetapi lebih bersifat usaha untuk mengupayakan agar keputusan administrasi yang telah diambil dan didasarkan pada ketentuan yang ada dapat diberlakukan demi menjaga martabat institusi (pemerintah). Dalam situasi seperti di atas, biasanya langkah yang dapat dilakukan adalah mengajukan banding.

PERAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA (ADMINISTRATOR PUBLIK)

Dalam makalahnya berjudul “insearch of the public administrator : public administrator as public servants and public agents” yang disampaikan pada konferensi perkumpulan sarjana administrasi negara amerika 9ASPA) di san fransisco April 1980, Prof George F.Goerl mengungkapkan bahwa administrator publik dapat dibedakan dalam tiga macam yaitu:

  1. Pejabat Tata Usaha Negara sebagai birokrat,
  2. Pejabat Tata Usaha Negara sebagai aktivis politik, dan
  3. Pejabat Tata Usaha Negara sebagai professional.

Terkait dengan pembahasan dalam makalah ini, yang penting untuk disoroti adalah kedudukan Pejabat Tata Usaha Negara sebagai birokrat. Dalam kedudukannya yang demikian, seorang Pejabat Tata Usaha Negara memiliki karakteristik sebagai ‘pelaksana’ kebijakan yang telah dirumuskan oleh pembuat kebijakan. Oleh karena itu, seorang Pejabat Tata Usaha Negara hanya memiliki peran instrumental dengan tanggungjawab yang bersifat administrative (administrative responsibility). Dengan demikian, dalam kedudukannya sebagai birokrat, seorang Pejabat Tata Usaha Negara hanyalah merupakan pelaksana kepentingan publik, dan bukan merupakan figure yang berperan dalam perumusan/ penerjemahan kepentingan publik.

PENYELESIAN KERUGIAN NEGARA

Dalam pembahasan bagian akhir makalah ini perlu satu prinsip yang dijadikan kata kunci, yaitu : bahwa keputusan Pejabat Tata Usaha Negara pada prinsipnya merupakan keputusan jabatan, bukan merupakan keputusan pribadi.

Terkait dengan itu, kiranya perlu dibedakan kenyataan di bawah ini :

  1. Pemerintah tidak melaksanakan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara karena adanya perbedaan pertimbangan hukum, sehingga tidak memungkinkan pemerintah untuk mematuhi keputusan pengadilan;
  2. Pemerintah tidak berkehendak untuk melaksanakan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara, walaupun menurut pengadilan pemerintah dinyatakan bersalah;
  3. Terdapat unsur kelalaian dari pihak Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga mengakibatkan tidak dilaksanakannya keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dalam kasus yang pertama, kiranya perlu dipertimbangkan bahwa tidak terdapat alasan yang kuat yang mengharuskan pemerintah ataupun Pejabat Tata Usaha Negara untuk membayar uang paksa;

Sedangkan dalam kasus kedua, Pemerintah tidak memiliki alasan yang kuat untuk tidak melaksanakan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, pemerintah dapat dikenakan uang paksa. Dalam hal ini, mengingat tidak dilaksanakannya keputusan pengadilan dimaksud merupakan kesengajaan (voluntarily) pemerintah, pembayaran uang paksa dimaksud harus dilakukan oleh dinas;

Untuk kasus ketiga, sebagai punishment kepada Pejabat Tata Usaha Negara yang lalai sehingga menyebabkan tidak terlaksananya keputusan Pengadilan tata Usaha Negara, cukup adil bilamana pejabat yang bersangkutan diwajibkan membayar uang paksa yang diputuskan oleh pengadilan.

Dalam kedua kasus terakhir di atas, penyelesaian pembayaran uang paksa cukup jelas. Sepanjang uang paksa dimaksud merupakan kewajiban negara, pemerintah akan membebankan pengeluaran tersebut pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (atau APBD, sepanjang berkaitan dengan Pemerintah Daerah). Sedangkan bila kewajiban dimaksud merupakan beban Pejabat Tata Usaha Negara, dapat dibebankan pada penghasilan atau fasilitas finansial lainnya yang mungkin diterima dari Pemerintah.

P E N U T U P

Dari pembahasan di atas, akhirnya dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

  1. Perlu dikaji kembali subyek yang dikenakan uang paksa, mengingat unit organisasi suatu kementrian (dhi. Badan) tidak cakap melakukan tindakan hukum;
  1. Pejabat Tata Usaha Negara hanya merupakan pelaksana kebijakan publik yang hanya memiliki peran instrumental dan tanggungjawab administratif, sehingga keputusan Pejabat Tata Usaha Negara merupakan keputusan jabatan;
  1. Terkait dengan angka 2 di atas, Pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat dikenakan upaya paksa;
  1. Namun upaya paksa dapat dikenakan pada Pejabat tata Usaha Negara yang lalai yang mengakibatkan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang seharusnya dilaksanakan menjadi tidak terlaksana;
  1. Pembayaran uang paksa dapat dilakukan melalui prosedur pembayaran pada umumnya.

Drs. Siswo Suyanto, DEA

DEA Hukum Keuangan Negara dan Perpajakan, Universite de Droit et d’Economie de Paris 2, Pantheon.

Jakarta, 14 Januari 2006

October 19, 2009 - Posted by | keuangan negara

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: