keuangan negara

Just another WordPress.com weblog

Penyampaian cash disbursement satker: langkah berikut DJPBN untuk menjadi The Real Treasurer

“Manajemen Kas saat ini merupakan sesuatu yang penting untuk dilakukan, hal tersebut telah menjadi tuntutan yang harus dilaksanakan oleh Ditjen Perbendaharaan. Sebagai Unit di Departemen Keuangan yang sehari-harinya melaksanakan tugas Bendahara Umum Negara”
I. Cash disbursement dalam kerangka Manajemen Kas

Topik utama majalah treasury Indonesia edisi pertama adalah “next assignment: the real treasurer”, topik yang berkenaan langsung dengan alasan mengapa kantor perbendaharaan dengan besaran sebuah direktorat jenderal masih perlu ada. Namun saat ini pertanyaan yang menggelitik sebelum melangkah pada cash management, jantungnya the real treasurer, yaitu ‘apakah kantor teknis perbendaharaan (KPPN) saat ini telah dapat memprediksi dengan akurat pengeluaran negara untuk satu hari kedepan, atau bahkan untuk satu bulan kedepan?

Manajemen Kas saat ini merupakan sesuatu yang penting untuk dilakukan, hal tersebut telah menjadi tuntutan yang harus dilaksanakan oleh Ditjen Perbendaharaan. Sebagai Unit di Departemen Keuangan yang sehari-harinya melaksanakan tugas Bendahara Umum Negara, Ditjen Perbendaharaan mempunyai kewajiban melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran yang antara lain adalah melakukan pembayaran tagihan pihak ketiga sebagai pengeluaran anggaran.

Manajemen kas sektor publik meliputi empat elemen antara lain: mobilisasi dan manajemen arus kas (mobilizing and managing the cash flow), perencanaan (forecasting), pemeliharaan hubungan dengan perbankan (maintaining banking relations), dan investasi kelebihan kas (investing surplus cash). Setiap elemen harus dikelola secara aktif untuk mencapai efektifitas manajemen kas.

Secara umum, terdapat tujuh karakteristik yang dapat dijadikan acuan dalam praktek manajemen kas yang berlaku secara luas (internasional best practices), yaitu:

  1. Efisiensi dalam proses pembayaran internal
  2. Pengumpulan rekening dan pengurangan saldo yang menganggur/idle cash.

Syarat-syarat akuntansi internal dan pengawasan internal untuk mengurangi tingkatan saldo kas yang menganggur (idle cash) yang diadakan oleh badan pemerintahan selain kementerian keuangan, dan untuk menciptakan kepastian yang lebih besar mengenai jatuh tempo penerimaan dan pembayaran.

  1. Sistem yang internal untuk memperkirakan aliran penerimaan dan pembayaran (forecasting).
  2. Kesepakatan Antara Kementerian Keuangan dan Bank Sentral
  3. Pengintegrasian (pengkoordinasikan antara) fungsi manajemen kas dan utang sektor publik
  4. Manfaat instrumen pinjaman jangka pendek guna membantu mengelola perbedaan waktu (mismatch) antara penerimaan dan pengeluaran.
  5. Infrastruktur yang efisien untuk pembayaran dan penyelesaian, dengan sekuritas yang secara khusus disimpan pada demateralised form.

Saat ini Ditjen Perbendaharan telah berhasil melakukan beberapa langkah dalam mengupayakan manajemen kas sebagaimana diatas. Efisiensi dalam proses pembayaran internal telah berhasil dengan menerapkan pola layanan perbendaharaan (pembayaran) dengan SOP KPPN Percontohan. Pengumpulan rekening dan pengurangan saldo yang menganggur dilakukan dengan penerapan TSA. Langkah berikutnya yang harus dilakukan segera adalah penyusunan perencanan perkiraan penerimaan dan pembayaran yang akan dilakukan.

Perencanaan (cash forecasting) dimaksud adalah perencanaan terhadap perubahan yang akan terjadi dimasa yang akan datang atas rekening Menteri Keuangan di bank sentral (penerimaan dan pengeluaran), bersamaan dengan pemantauan perubahan hal lainnya yang aktual yang mendekati kenyataan. Perencanaan dibutuhkan pemerintah untuk merencanakan strategi-strategi yang akan digunakan yang mempunyai pengaruh terhadap kelancaran perubahan-perubahan tersebut. Untuk melakukaan perencanaan tersebut pada gilirannya membutuhkan suatu sistem internal yang digunakan untuk meramalkan aliran penerimaan dan pengeluaran kas pemerintah dengan basis harian.

Cash forecasting dalam rangka manajemen kas di Indonesia merupakan tugas Ditjen Perbendaharaan baik untuk sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran. Khususnya sisi pengeluaran, mengingat pengeluaran negara hanya dilakukan melalui Ditjen Perbendaharan maka untuk melakukan hal tersebut, kiranya dapat dipastikan, Ditjen Perbendaharan mempunyai sumber-sumber informasi yang cukup dari seluruh KPPN yang ada yang merupakan kantor bayar untuk pengeluaran negara.

Secara teknis, cash forecasting sisi pengeluaran yang akan dilakukan Ditjen Perbendaharaan disusun oleh Dit.PKN, penyusunan cash forecasting tersebut berdasarkan besaran rencana kebutuhan dana dari seluruh Kantor bayar (KPPN). KPPN sendiri dalam menyusun rencana kebutuhan dana sangat tergantung pada informasi tentang rencana penarikan dana seluruh satker yang ada dalam wilayah kerjanya masing-masing.

Untuk itu keberhasilan penyusunan cash forecasting yang akurat oleh Dit. PKN sangat tergantung pada dukungan informasi/data yang akurat tentang besaran rencana kebutuhan dana dari seluruh kantor bayar (KPPN), hal tersebut hampir dapat dipastikan, karena besaran rencana kebutuhan dana dari seluruh Kantor bayar merupakan input utama bagi Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan dalam menyusun cash forecasting. Data yang akurat tentang besaran rencana kebutuhan dana dari seluruh KPPN sendiri, sangat ditentukan dari tingkat akurasi/kepastian data rencana penarikan dana (cash disbursement) dari seluruh satker yang ada dalam wilayah KPPN berkenaan.

II. Penerapan cash disbursement di KPPN Garut

Kenyataan yang terjadi di KPPN Garut pada Bulan Januari 2009 adalah keadaan yang saat ini sama terjadi pada beberapa KPPN lainnya, dimana jumlah permintaan penyediaan dana yang wajib disampaikan pukul 16.00 setiap harinya, hampir dipastikan akan membutuhkan tambahan dana atau sebaliknya mengalami kelebihan peyediaan dana dibandingkan dengan realisasi pengeluaran KPPN melalui SP2D. Adapun tambahan dana yang diajukan KPPN pada hari kerja berkenaan, semata-mata hanya didasarkan pada jumlah tambahan SPM satker yang masuk ke KPPN. Hal demikan terjadi dikarenakan KPPN sebagai kuasa Bendahara Umum Negara tidak mempunyai data rencana penarikan dana satker dalam wilayah kerjanya untuk masa satu bulan kedepan bahkan untuk kebutuhan keesokan harinya.

Permintaan penyediaan dana yang disampaikan KPPN ke Dit.PKN sebagaimana prakteknya, didasarkan hanya pada prakiraan KPPN tentang berapa pengeluaran melalui SP2D yang akan dilakukan esok hari. Dalam hal terjadi kekurangan kas pada hari berkenaan, KPPN akan mengajukan permintaan tambahan, karena saat ini KPPN dimungkinkan untuk mengajukan beberapa kali permintaan tambahan dana ke Kantor Pusat DJPBN (SE-12/PB/2009).

Berawal dari keadaan tersebut, KPPN Garut berupaya untuk dapat memperoleh data tentang besaran kebutuhan dana satker untuk pengeluaran satu hari kedepan, rencana penarikan untuk masa satu bulan kedepan dan bahkan untuk masa satu tahun kedepan. Tidak adanya data rencana penarikan dana satker di KPPN, disebabkan tidak adanya kewajiban satker untuk menyampaikan rencana penarikan dana kepada KPPN. Untuk mengatasi hal itu KPPN Garut pada Bulan Pebruari 2009 mewajibkan KPA satker untuk menyampaikan rencana penarikan dana (cash disbursement) tahunan satuan kerjanya yang di disampaikan perbaikannya secara bulanan dan harian kepada petugas di KPPN.

Permasalahan kritis dalam implementasi pengumpulan data cash disbursement satker ini adalah: koordinasi yang harus dilakukan KPPN dengan satuan kerja-satuan kerja dalam wilayah kerjanya. Selain koordinasi, proses pembelajaran kepada satuan kerja dalam membreak-down DIPA/POK menjadi rencana bulanan dan rencana bulanan ke dalam rencana harian merupakan proses yang harus dilalui dalam kerangka hubungan kerja yang hangat dengan satuan kerja. Hal lain yang nampaknya juga perlu dilakukan adalah pemberian pemahaman tentang mekanisme cash-flow dana pengeluaran yang ada di KPPN, yang kini telah menggunakan pola TSA. Data rencana penarikan dana satker tidak didapati di KPPN adalah merupakan akumulasi dari hal-hal ini, tidak diwajibkannya satuan kerja menyampaikan perbaikan cash disbursement bulanan dan harian kepada KPPN, pembelajaran kepada satker yang kurang dan pengetahuan satker mengenai ketersediaan dana di KPPN, yang hari ini jelas telah berbeda dibandingkan pola saldo harian pada Bank Operasional di masa lalu.

Secara teknis, untuk pelaksanaan penyampaian cash disbursement satker, KPPN Garut menerbitkan Surat Edaran yang mewajibkan satker menyampaikan cash disbursement bulan yang akan datang yang disampaikan pada minggu terakhir bulan sebelumnya. Guna mempermudah satker melakukan kewajibannya, KPPN memberikan sosialisasi dan pembelajaran penyusunan cash disbursement dengan menggunakan format rincian per belanja per-hari dengan format yang telah dimuat dalam Surat Edaran. Berdasarkan cash disbursement yang disampaikan satker, pada setiap akhir bulan petugas KPPN akan meng-entry data-data dimaksud kedalam format cash disbursement seluruh satker. Database cash disbursement seluruh satker ini yang akan menjadi data awal untuk bulan yang akan datang, adapun dalam hal satker akan merevisi cash disbursement-nya, satker diberikan waktu penyampaian revisinya kepada KPPN satu hari sebelum penyampaian SPM paling lambat pukul 15.30. Berdasarkan revisi tersebut, petugas KPPN akan meng-update database yang ada di KPPN. Berdasarkan database cash disbursement seluruh satker ini, setiap hari KPPN Garut akan mendapatkan data kumulatif cash disbursement seluruh satker yang akan diajukan SPM-nya esok hari. Besaran cash disbursement harian ini yang kemudian dijadikan dasar KPPN Garut dalam mengajukan permintaan penyediaan dana yang disampaikan sore hari pukul 16.00 ke Dit.PKN.

Dengan menggunakan pola ini, masih terdapat kemungkinan terjadinya kelebihan kas dan kekurangan kas di KPPN yang disebabkan oleh adanya satker yang tidak menyampaikan revisi cash disbursement harian ke KPPN dalam hal terdapat perubahan rencana di pihak satker. Sehingga dengan keadaan demikian KPPN garut akan tetap mengajukan permintaan tambahan dana ke Dit.PKN guna memenuhi kekurangan kas yang terjadi pada hari berkenaan. Namun hal yang cukup menggembirakan dalam pelaksanaan beberapa bulan ini, KPPN Garut dalam statistiknya tidak lagi mengajukan permintaan tambahan dana ke Dit.PKN (tambahan dana: 0%), adapun sejumlah kas yang telah disediakan pada hari berkenaan, dapat direalisasikan melalui pengeluaran SP2D sebesar 99,4% dengan proses penyelesaian SPM yang tepat waktu. Ukuran ini paling tidak menunjukkan bahwa pola penyampaian cash disbursement satker ke KPPN dapat meningkatkan akurasi perkiraan pengeluaran kas KPPN atau memperkecil deviasi permintaan penyediaan dana KPPN. Sebagai perbandingan besarnya deviasi, pada Bulan Juni 2009 rata-rata permintaan dana tambahan KPPN dalam suatu kanwil adalah 65% dari realisasi pengeluaran masing-masing KPPN.

III. Implementasi di KPPN dan pengukuran kinerja treasurerPerdebatan yang muncul dalam implementasi nampaknya tidak juga sedikit, dimulai dari manfaat hingga prioritas fungsi layanan KPPN. Untuk manfaat dapat diketahuinya rencana penarikan dana satker, nampaknya tidak dapat dihubungkan langsung dengan pertanyaan: apa manfaatnya bagi ‘investasi’ uang negara. Hal yang minimum terpenuhi dengan pola ini adalah: memberikan kemampuan KPPN untuk memprediksi dengan lebih tepat mengenai berapa pengeluaran yang akan dilakukan esok hari, satu bulan kedepan dan bahkan besaran rencana penarikan dana satker pada bulan tertentu dalam suatu tahun anggaran. Karena hal yang aneh terjadi, jika kantor perbendaharaan negara tidak dapat mengetahui berapa besaran pengeluaran negara yang akan dilakukannya untuk esok hari. Tentunya dengan teori sederhana, rencana pengeluaran yang dapat di-prediksi sebelumnya akan dapat lebih memberi manfaat bagi kepentingan kantor pusat dalam melakukan manajemen kas. Selain itu untuk kepentingan updating halam tiga DIPA, dimana proses updating data tersebut paling efektif jika dilakukan di KPPN, pola ini mampu memberi pembelajaran kepada satker untuk menyusun perencanaan kegiatan dan keuangannya. Adapun berkaitan dengan fungsi layanan KPPN dalam penyelesaian SPM/penerbitan SP2D, penerapan pola ini memberikan solusi win-win kepada KPPN dan pihak satker, dimana KPPN mendapat kepastian rencana penarikan dana (tidak terbebani dengan ketidakpastian pengeluaran SP2D) dan disisi lain satker memperoleh kepastian penyelesaian SPM yang diajukan kepada KPPN.

Beberapa Manfaat lain yang dapat ditemukan saat implementasi pola ini selain adanya kepastian penarikan dana dan kepastian pembayaran SPM satker, adalah adanya pembelajaran bagi satker dalam merencanakan penarikan dana yang kemudian mengarah pada sikap profesional satker dalam merencanakan kegiatan, adanya sikap tanggungjawab staf KPPN atas penggunaan dana yang telah diajukan permintaan penyediannya ke kantor pusat, fleksibilitas ritme pelaksanaan tugas di KPPN yang muncul dari kepastian penyampaian SPM satker, pemberian informasi yang akurat kepada kantor pusat tentang besaran kebutuhan penyediaan dana, dan adanya data base di KPPN yang dapat digunakan untuk memprediksi pengeluaran KPPN dalam tiap bulannya.

Dalam beberapa bulan penerapaan pola penyampaian cash disbursement satker, dengan menggunakan simulasi perhitungan sederhana, KPPN Garut menyusun formula pengukuran kinerja suatu KPPN dalam pengelolaaan cashflow-nya (sisi pengeluaran). Dengan menggunakan pengukuran deviasi penyediaan dana harian, maka dapat diperoleh tingkat deviasi penyediaan dana bulanan suatu KPPN dibandingkan dengan realisasi pengeluarannya. Suatu pola yang mengukur kemampuan KPPN dalam menyusun rencana pengeluarannya dalam kerangka waktu bulan berkenaan. Adapun batasan yang digunakan dalam pengukuran ini adalah deviasi atas (+ 10 %) dan deviasi bawah (– 10 %). Ukuran deviasi bulanan ini dapat digunakan untuk mengukur kinerja pelaksanaan tugas KPPN sebagai Kuasa BUN dalam menyalurkan dana APBN yang pengukurannya dapat dilakukan oleh Kanwil maupun oleh kantor pusat DJPBN.

Setelah pola penyampaian cash disbursement satker berjalan baik di KPPN Garut, perkembangan berikutnya berlanjut pada penerapan pola ini di KPPN-KPPN dalam lingkup Kanwil DJPBN Provinsi Jawa Barat. Setelah dipresentasikan dalam rapat kerja tingkat Kanwil, rapat kerja merekomendasikan penerapan pola ini di KPPN dalam lingkup Kanwil DJPBN Provinsi Jawa Barat terhitung mulai September 2009. Adapun fungsi pengukuran kinerja bulanan KPPN, dengan formula sebagaimana diatas akan dilakukan oleh Bidang Pembinaan Perbendaharaan Kanwil DJPBN Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan data penyediaan dana dan realisasi pengeluaran yang disampaikan oleh KPPN. Sedangkan diluar Kanwil DJPBN Provinsi Jawa Barat, beberapa Kanwil lainnya dan beberapa KPPN telah mempelajari penerapan pola ini di KPPN Garut, guna menilai kemungkinan implementasi pola yang sama di tempatnya masing-masing.

Pola penyampaian cash disbursement satker ini adalah langkah yang dapat dilaksanakan nyata di lapangan dan bukan hanya sekedar retorika dari manajemen kas. Suatu mekanisme sederhana yang kiranya baik diterapkan di KPPN yang ada, guna memberikan kepastian penyediaan dana dan kepastian pengeluaran anggaran yang akan dilakukan melalui KPPN berkenaan. Kumulasi dari kepastian pengeluaran seluruh KPPN, pada gilirannya akan memberikan jalan bagi DJPBN sebagai Treasurer untuk dapat memberikan kepastian besaran pengeluaran negara dalam beberapa periode waktu kedepan. Secara teknis, mekanisme ini merupakan model dalam melakukan pemutakhiran rencana penarikan dana satker yang sebelumnya telah tertuang dalam halaman tiga DIPA, yang pasti akan sangat membantu mengarahkan pada pendayagunaan halaman tiga DIPA sebagaimana makna diciptakannya dokumen tersebut, untuk menjadi dokumen pendukung perencanaan kas.

Dalam hal pola ini belum mungkin untuk diterapkan di KPPN ibukota Provinsi, memperhitungkan volume layanan yang tinggi, pilihan untuk menerapkannya di KPPN Kabupaten/kota kiranya merupakan pilihan yang bijak. Dan mengingat KPPN adalah Kuasa Treasurer, seyogianya saat ini pengukuran kinerja KPPN tidak hanya didasarkan pada tingkat kinerja penyelesaian laporan keuangan saja. Pengukuran kinerja KPPN sudah saatnya harus didasarkan pada kinerja pelaksanaan tugas pokok KPPN selaku kuasa treasurer yaitu kemampuan KPPN menyusun rencana pengeluaran yang akurat, yang merupakan gambaran kemampuan KPPN melakukan koordinasi dalam mengatur kas untuk penggunaan satker-satker dalam wilayah kerjanya.

Pada akhirnya, statement Menteri Keuangan bahwa “pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah korps elit Departemen Keuangan, Treasury itu adalah core-nya Departemen Keuangan, sehingga harus selalu meningkatkan kompetensi dan kapasitas agar bisa menjadi The Real Treasurer”, kiranya dapat menjadi motivasi KPPN-KPPN selaku kuasa treasurer untuk melakukan langkah maju, dengan memastikan besaran pengeluaran yang akan terjadi esok hari dan beberapa bulan yang akan datang melalui pola penyampaian cash disbursement satker, yang merupakan satu langkah berikut yang akan mengarahkan DJPB untuk menjadi The Real Treasurer.

Catatan:

– Penerapan pola penyampaian cash disbursement pada Pebruari 2009 di KPPN garut, telah dilaporkan tertulis ke Kantor Pusat Ditjen Perbendaharan dan secara khusus telah dipresentasikan kepada Bapak Piyus Desay, IMF senior treasury advisor, pada tanggal 28 Mei 2009 di Jakarta.

– Pola ini sejalan dengan hasil workshop ‘meninjau perbendaharaan keempat penjuru dunia’ yang dilaksanakan Kantor Pusat DJPBN pada tanggal 22-24 Juni 2009 di Jakarta dengan rumusan “untuk mendukung manajemen kas, perencanaan kas dibuat dalam kerangka satu tahun yang kemudian di-update setiap bulan dalam bentuk harian”.

– Dan rekomendasi World Bank yang disampaikan dalam rapat Tim Pemantuan Percepatan Realisasi Anggaran pada Bulan Agustus 2009, bahwa “diperlukan adanya rencana penarikan dana APBN bulanan yang di-update secara harian”

Penulis: Syakran Rudy. oct 2009

October 21, 2009 - Posted by | keuangan negara

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: